Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri bebas dan aktif tidak sepenuhnya untuk mengabdi kepentingan dalam negeri (kepentingan nasional). Sebagian dari pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif untuk mengejar kepentingan politik mercusuar. Politik mercusuar ialah politik yang hanya mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan antarbangsa.
Hal itu jelas merupakan penyelewengan dari politik luar negeri bebas dan aktif. Dengan kata lain, pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif tidak murni lagi. Dalam berbagai kegiatan internasional, pemerintah berusaha mencari kemegahan.
1. Presiden Sukarno dan Menteri Luar Negeri Subandrio membagi kekuatan politik dunia menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
- Old Established Forces (Oldefo).Termasuk dalam kelompok ini ialah negara-negara imperialis/kolonialis/kapitalis dan negara-negara sedang berkembang yang cenderung pada imperialis/kolonialis.
- New Emerging Forces (Nefo). Termasuk dalam kelompok ini ialah negara-negara sedang berkembang yang anti imperialis/kolonialis dan negara-negara sosialis serta komunis.
Indonesia dimasukkan dalam kelompok Nefo.
2. Kemudian dalam rangka politik mercusuar, pemerintah menyelenggarakan pesta olah raga negara-negara Nefo.
Pesta olah raga tersebut diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 22 November 1963, dan terkenal dengan nama ”Games of The New Emerging Forces” disingkat Ganefo. Tentu saja pesta olahraga Ganefo itu memakan banyak biaya.
3. Pembentukan Poros Jakarta Peking. Artinya persahabatan yang akrab antara Indonesia dan RRC. Dengan demikian Indonesia telah menuju ke arah salah satu blok, yakni blok komunis. Berarti politik luar negeri Indonesia tidak bebas dan aktif lagi. Sementara itu hubungan antara Indonesia dengan beberapa negara non blok agak renggang, misalnya dengan India.
4. Terjadi perselisihan dengan Malaysia, yang terkenal dengan nama Konfrontasi terhadap Malaysia. Negara Malaysia berdiri pada tanggal 16 September 1963, dan merupakan gabungan dari:
- Persekutuan Tanah Melayu, di Semenanjung Malaya.
- Sabah dan Serawak, di Kalimantan Utara. c. Singapura.
Karena hasutan PKI, pemerintah Indonesia beranggapan bahwa Malaysia adalah negara proyek Neokolonialis (Nekolim) Inggris, yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya Malaysia ditentang oleh Indonesia. Philipina juga menentang berdirinya Malaysia, karena menurut pendapat Philipina, Sabah adalah milik Philipina. Semua masalah ini dicoba diatasi dengan cara diplomasi (perundingan). Pada tahun 1963 diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Manila yang dihadiri oleh kepala negara sebagai berikut:
- Presiden Sukarno (Indonesia).
- Presiden Diosdado Macapagal (Philipina).
- Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman (Malaysia).
KTT Manila Menghasilkan ”Manila Agreement” atau ”Persetujuan Manila”. Ternyata bahwa dengan ”Persetujuan Manila” itu, masalah antara Indonesia dengan Malaysia tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Mei 1964.
Presiden Sukarno mengeluarkan komando yang terkenal dengan nama Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Dwikora diumumkan dalam apel besar di halaman Istana Merdeka Jakarta. Isinya sebagai berikut:
- Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.
- Bantulah perjuangan rakyat di Malaya, Singapura, Sabah, dan Serawak untuk menggagalkan negara boneka Nekolim, Malaysia.
Untuk melaksanakan Dwikora, dibentuklah Komando Siaga. Marsekal Madya Omar Dani ditunjuk sebagai panglimanya. Komando Siaga segera mengerahkan pasukan-pasukan sukarelawan ke Malaysia, Singapura, dan Kalimantan Utara. Beberapa ribu orang pemuda Sukarelawan gugur atau hilang di hutan-hutan Kalimantan Utara. Konfrontasi terhadap Malaysia berakhir setelah pemerintah di Indonesia ada di tangan Orde Baru, pada tahun 1966.
Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Alasannya karena Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Padahal ketika itu Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Pernyataan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB itu diumumkan oleh Presiden Sukarno di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1965.
Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB berakibat Indonesia terpencil dari pergaulan bangsa-bangsa. Hanya dengan RRC-lah Indonesia mempunyai hubungan dekat. Padahal ketika itu RRC belum diterima menjadi anggota PBB. Setelah pemerintah Orde Baru, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, pada tanggal 28 September 1966. Nomor urut keanggotaannya masih tetap, nomor 60. Baca juga: Sejarah Politik Luar Masa Demokrasi Liberal
