Setelah RIS berdiri, timbullah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri. Gangguan-gangguan keamanan tersebut didalangi oleh kolonialis Belanda, yang dibantu oleh orang-orang Indonesia yang mau menjadi kaki tangannya. Hal itu dapat diibaratkan bom Waktu Belanda, setelah ditinggalkan Belanda mulai berledakan. Maka pemerintah, TNI, dan rakyat bekerja sama untuk menanggulanginya.
Gerakan yang mengganggu keamanan dan didalangi oleh kolonialis Belanda itu ialah:
1. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
APRA yang dipimpin oleh Westerling, seorang kapten Belanda, melancarkan aksi di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Kecuali di Bandung, APRA juga melancarkan gerakannya di Jakarta. Mereka merencanakan membunuh menteri-menteri Kabinet RIS. Kemudian ternyata, bahwa Sultan Hamid II yang merupakan otak gerakan APRA. Padahal ia juga menjabat sebagai salah seorang menteri Kabinet RIS.
Gerakan APRA dapat digagalkan Para pelakunya dapat ditangkap, termasuk Sultan Hamid ll. Tetapi Westerling dapat melarikan diri ke luar negeri.
2. Pemberontakan Andi Azis
Andi Azis ialah seorang bekas kapten KNIL yang telah diterima menjadi anggota APRIS (Angkatan Perang RIS). Bahkan ia diangkat sebagai komandan kompi APRIS. Sesuai dengan persetujuan KMB, APRIS merupakan peleburan dari TNI dan KNIL (TNI sebagai intinya).
Pada tanggal 5 April 1950, Andi Azis mulai mengobarkan pemberontakan di Makasar (Ujungpandang). Tujuan Gerombolan Andi Azis sebagai berikut:
- Menentang dan menghalangi masuknya pasukan TNI ke Makasar.
- Mempertahankan agar negara Indonesia Timur tetap berdiri.
Pemerintah RIS segera bertindak. Dikirimkannya pasukan ke Makasar di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang untuk menumpas pemberontak. Pasukan yang dikirimkan ke Makasar itu merupakan gabungan dari berbagai kesatuan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan kepolisian.
Kota Makasar berhasil direbut kembali dari tangan pemberontak. Pada bulan April itu pula Andi Azis menyerah. Namun pertempuran udara pasukan-pasukan TNI dengan bekas KNlL masih berkobar hingga bulan Agustus.
Pada tahun 1953 Kapten Andi Azis dihadapkan ke depan pengadilan Militer di Yogyakarta, dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.
Ternyata bahwa pemberontakan Andi Azis didalangi oleh Dr. Seumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur.
3. Gerombolan Republik Maluku Selatan (RMS)
Setelah gagal mendalangi pemberontakan Andi Azis, pada tanggal 25 April 1950 Dr. Seumokil rnembentuk ”Republik Maluku Selatan” (RMS).
Mula-mula pemerintah berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara damai. Dikirimkannya sebuah misi ke Maluku yang diketuai oleh dr. Leimena. Uluran tangan pemerintah itu ditolak oleh pemberontak RMS. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa menumpasnya dengan kekuatan militer. Dikirimkan pasukan ke Maluku di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang.
Pada bulan November 1950 kota Ambon telah dapat dikuasai oleh pasukan-pasukan APRIS/TNI. Kemudian seluruh Maluku Tengah dan Maluku Selatan dapat dikuasai pula. Dalam penumpasan gerombolan RMS itu, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur ketika memperebutkan benteng Niew Victoria. Akhirnya sisa-sisa Gerombolan RMS melarikan diri ke gunung-gunung dan hutan-hutan di Pulau Seram termasuk Seumokil sendiri. Mereka mengacau daerah-daerah pedesaan.
Setelah tiga belas tahun bersembunyi di dalam hutan, pada bulan Desember 1963 Seumokil tertangkap. Oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) ia dijatuhi hukuman mati.
Pemberontakan DI/TII
Kecuali gangguan keamanan yang dilancarkan oleh kaki tangan kolonialis Belanda, timbul pula gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII. Gerombolan tersebut mengganas di beberapa daerah.
a. Jawa Barat
Pada tanggal 7 Agustus 1949 di suatu desa di kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Gerakannya dinamakan Darul Islam (DI), dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Oleh karena itu, gerombolan tersebut dinamakan DI/TII.
Ketika itu pasukan-pasukan Siliwangi telah hijrah ke Jawa Tengah. Maka gerombolan DI/TII dapat leluasa melaksanakan gerakannya. Tetapi setelah pasukan-pasukan Siliwangi mengadakan long march kembali ke Jawa Barat, gerombolan DI/TII harus berhadapan dengan pasukan-pasukan Siliwangi.
Pertempuran pertama antara pasukan-pasukan Siliwangi dengan DI/TII terjadi di desa Astralina, Malangbong, kemudian menjalar ke tempat-tempat lain.
Gerombolan DI/TII melakukan teror terhadap rakyat. Mereka merampok harta benda rakyat, membakar rumah-rumah penduduk, membongkar rel kereta api, menyiksa, dan membunuh rakyat. Oleh karena itu, rakyat di Jawa Barat sangat menderita. Gambar-gambar berikut ini menunjukkan keganasan DI/TII.
Sejak itu Pemerintah mengerahkan pasukan TNI untuk melancarkan operasi penumpasan gerombolan DI/TII. Usaha menumpas gerombolan. DI/TII memakan waktu lama. Antara lain karena medannya berupa pegunungan yang sangat menyulitkan pelaksanaan operasi.
Pada tahun 1960 pasukan-pasukan Siliwangi dengan bantuan rakyat melakukan operasi besar-besaran, yang dinamakan operasi ”Pagar Betis”. Kecuali itu juga dilancarkan operasi ”Bratayudha”.
Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo beserta keluarga dan pengawalnya tertangkap oleh pasukan Siliwangi yang melancarkan operasi ”Bratayudha” di Gunung Geber, daerah Majalaya. Kemudian Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Angkatan Darat dalam keadaan perang. Dengan demikian, gerombolan DI/TII di Jawa Barat dapat dihancurkan.
b. Jawa Tengah
Di Tegal dan Brebes timbul gerakan ”Majelis Islam”, di bawah pimpinan Amir Fatah. Di daerah Kebumen juga timbul gerakan yang menamakan dirinya ”Angkatan Umat Islam”. Gerakan tersebut dipimpin oleh Mahfudh Abdul Rakhman (Kyai Sumolangu). Kedua gerakan itu akan bergabung dengan DI/TII Kartosuwiryo. Semula gerakan-gerakan tersebut sudah terdesak oleh pasukan TNI, tetapi kemudian memperoleh bantuan dari Batalyon 423 dan 426, yang memberontak kepada pemerintah.
Untuk menumpas gerombolan DI/TII di Jawa Tengah, pemerintah membentuk pasukan Banteng Raiders. Pasukan tersebut melancarkan operasi kilat yang disebut Gerakan Banteng Negara (GBN). Dengan operasi GBN yang terus menerus, maka pada tahun 1954 DI/TII di Jawa Tengah dapat dihancurkan. Sisa-sisanya dicerai-beraikan oleh TNI.
c. Aceh
Gerombolan DI/TII timbul juga di Aceh, dipimpin oleh Tengku Daud Beureuh. Pada tanggal 21 September 1953 menyatakan diri, bahwa Aceh merupakan bagian dari NII di bawah Kartosuwiryo.
Pada mulanya pemerintah menghadapi gerombolan DI/TII dengan kekuatan senjata. Kemudian pada tanggal 17-12 Desember 1962 diadakan ”Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh”. Dengan musyawarah tersebut, maka pemberontakan DI/TII di Aceh dapat diselesaikan secara damai.
d. Sulawesi Selatan
Di Sulawesi Selatan pun timbul pemberontakan DI. Pada tahun 1952 Kahar Muzakar menyatakan, bahwa daerah Sulawesi Selatan merupakan bagian dari Nll Kartosuwiryo. Selanjutnya Kahar Muzakar meningkatkan gerakannya dengan jalan menteror rakyat.
Pemerintah segera melancarkan operasi militer. Maka gerombolan DI Kahar Muzakar lari ke hutan-hutan di pegunungan. Pada bulan Februari 1965 Kahar Muzakar tertangkap, dan ditembak mati. Gerakannya dapat ditumpas.
e. Kalimantan Selatan
Pada bulan Oktober 1950 seorang bekas Letnan Dua TNI bernama Ibnu Hajar memberontak, dan menyatakan bahwa gerakannya merupakan bagian dari DI/TII Kartosuwiryo. la memimpin pasukan yang diberi nama ”Kesatuan Rakyat Yang Tertindas”. Mereka menyerang pos-pos kesatuan TNI di Kalimantan Selatan, dan melakukan tindakan-tindakan pengacauan.
Mula-mula pemerintah memberi kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menyerah, dan akan diterima kembali menjadi anggota TNI. Ia pun menyerah, dan diterima menjadi anggota TNI lagi. Tetapi setelah mendapat perlengkapan, Ibnu Hajar melarikan diri, dan melanjutkan pemberontakannya.
Pemerintah bertindak tegas. Pasukan TNI dikerahkan untuk menggempur gerombolan Ibnu Hajar. Pada akhir tahun 1959, Ibnu Hajar tertangkap. Seluruh anggota gerombolannya dapat dimusnahkan.
Kecuali gangguan keamanan yang timbul karena adanya pemberontakan Dl/TII, masih ada gangguan keamanan yang disebabkan adanya pergolakan di daerah-daerah. Pergolakan di daerah-daerah itu memuncak menjadi pemberontakan yang terkenal dengan nama Pemberontakan PRRl/Permesta.
Adapun pergolakan di daerah-daerah itu diawali dengan terbentuknya Dewan Banteng di Padang (Sumatra Barat) pada akhir tahun 1956. Dewan Banteng tersebut diketuai oleh Letnan Kolonel Akhmad Husein. Pada tanggal 20 Desember I956, Leman Kolonel Akhmad Husein mengambil alih kekuasaan pemerintahan daerah Sumatra Tengah.
Kemudian berdiri pula dewan-dewan serupa di daerah-daerah lain, sebagai berikut:
- Dewan Gajah di Sumatra Utara dipimpin oleh Kolonel M. Simbolon.
- Dewan Garuda di Sumatra Selatan dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian.
- Dewan Manguni di Sulawesi Utara (Manado) dipimpin oleh Letnan Kolonel Vence Sumual.
Dewan-dewan itu mendukung gerakan di daerah-daerah. Mereka menuntut agar pemerintah pusat memberi otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah. Bahkan kemudian menjurus menjadi gerakan separatisme (kedaerahan).
Pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Sukarno mengumumkan konsepsinya yang terkenal dengan nama “Konsepsi Presiden” Isinya antara lain sebagai berikut:
- Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
- Akan dibentuk ”Kabinet Gotong Royong”, yang menteri-menterinya terdiri dari orang-orang dari empat partai besar (PNI, Masyumi, NU, dan PKI).
Konsepsi Presiden itu menyebabkan gerakan daerah-daerah semakin meningkat. Pemerintah pusat mencoba menyelesaikannya dengan mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS), pada tanggal 10 -14 September 1957. Musyawarah ini dihadiri oleh para pemimpin pusat maupun daerah. Tujuannya terutama untuk membahas tuntutan dari daerah-daerah dalam berbagai bidang. Kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP) pada tanggal 25 November – 4. Desember 1957 Tujuan MUNAP untuk membahas usaha-usaha pembangunan sesuai dengan tuntutan daerah-daerah.
Meskipun pemerintah pusat telah berusaha mengatasinya. namun para pemimpin dewan-dewan tersebut di atas belum merasa puas. Mereka menyampaikan tuntutan-tuntutan lagi yang bersifat merongrong kewibawaan pemerintah pusat.
Antara lain, Akhmad Husain selaku Ketua Dewan Banteng menyampaikan ultimatum, agar pemerintah pusat (Kabinet Juhanda) dibubarkan. Bahkan pada tanggal 15 Februari 1958, Akhmad Husain memaklumkan berdirinya ”Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” (PRRI). Dengan demikian jelas bahwa mereka mempunyai tujuan sparatis, memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah pusat Segera melancarkan, operasi militer gabungan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk menumpasnya Operasi tersebut dinamakan Operasi 17 Agustus, di bawah pimpinan Kolonel Akhmad Yani.
Kota demi kota yang diduduki oleh pemberontak PRRI dapat direbut oleh pasukan-pasukan TNI. Pada tanggal 4 Mei 1958 Bukittinggi yang merupakan pusat PRRI direbut pula oleh pasukan-pasukan TNI. Akhirnya PRRI dapat dihancurkan.
Sementara itu di Sulawesi Utara juga timbul pemberontakan sparatis yang menamakan diri ”Perjuangan Rakyat Semesta” (Permesta), dipimpin oleh Letnan Kolonel Vence Sumual. Mereka menyatakan, mendukung PRRI. Pemberontakan di Sulawesi Utara mulai berkobar pada tanggal 17 Februari 1958.
Dalam menghadapi Permesta ini, pemerintah juga bertindak tegas. Segera dilancarkan Operasi gabungan TNI (AD, AL, AU) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukmito Hendraningrat. Operasi ini dinamakan Operasi Merdeka.
Pemberontakan Permesta ternyata mendapat bantuan dari luar negeri. Seorang penerbang Amerika Serikat bernama Allan Pope menembaki kota Ambon dari udara. tetapi pesawatnya dapat ditembak jatuh oleh TNI.
Pada bulan Agustus 1958 kekuatan pemberontak Permesta telah dapat dilumpuhkan, meskipun sisa-sisanya masih bertahan sampai tahun 1961. Baca juga: Pemerintahan Tidak Stabil Masa Demokrasi Liberal
