Sesuai dengan UUDS 1950, Negara Kesatuan RI menganut sistem demokrasi liberal. Dalam sistem demokrasi liberal, kedaulatan rakyat disalurkan melalui partai-partai.
Ketika itu jumlah partai cukup banyak. Antara lain terdapat empat partai besar, PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Partai-partai itulah yang mengirimkan wakil-wakil rakyat dalam DPR (Parlemen).
Sesuai pula dengan UUDS 1950, Negara Kesatuan RI menganut sistem Kabinet Parlementer. Jadi, pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Perdana menteri beserta menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR. Oleh karena itu, jatuh bangunnya kabinet (pemerintahan) bergantung kepada DPR. Bila suatu kebijaksanaan pemerintah tidak mendapat kepercayaan DPR, maka kabinet bubar (Jatuh).
Para menteri yang duduk dalam pemerintahan juga terdiri dari orang-orang yang mewakili partainya. Partai yang mempunyai wakil yang duduk dalam pemerintahan disebut partai pemerintah. Sedangkan partai yang tidak mempunyai wakil dalam pemerintahan, disebut partai oposisi.
Partai oposisi biasanya selalu mencari-cari kesalahan pemerintah. Bila salah satu kebijaksanaan pemerintah dianggap kurang benar, maka partai-partai oposisi mengecam pemerintah lewat DPR. Dengan kata lain, wakil-wakil partai oposisi dalam DPR menyatakan ketidakpercayaannya kepada pemerintah. Akibatnya kabinet pun bubar.
Apakah akibat sistem demokrasi liberal dan kabinet parlementer yang dianut oleh UUDS 1950 itu ? Akibatnya, pemerintahan tidak stabil. Sering terjadi pergantian pemerintahan. Kenyataan-kenyataan berikut ini sebagai contohnya.
Sejak Negara Kesatuan RI terbentuk pada tahun 1950 hingga tahun 1955, empat kali terjadi pergantian kabinet. Berarti hampir setiap tahun terjadi pergantian pemerintahan.
Pada tanggal 6 September 1950 dibentuklah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Moh. Natsir. Kabinet Natsir ini merupakan kabinet pertama dalam Negara Kesatuan RI.
Keterangan
Dibentuk: 6 September 1950
Diselesaikan: 27 April 1951
Struktur Pemerintahan
Kepala Pemerintahan: Mohammad Natsir
Wakil Kepala Pemerintahan: Hamengku Buwono IX
Kepala negara: Soekarno
Mohammad Hatta (Wakil)
Jumlah Menteri: 18
Partai anggota: Majelis Syuro Muslimin Indonesia (M. Natsir, M. Roem, Syafruddin P., K.H. Wahid Hasjim)
Persatuan Indonesia Raya (Wongsonegoro, Herman J.)
Faksi Demokratik (M.A. Pellaupessy)
Partai Sosialis Indonesia (Soemitro D., Tandiono M.)
Partai Katolik (F.S. Haryadi)
Partai Kristen Indonesia (J. Leimena)
Partai Indonesia Raya (Panji S.)
Partai Sarekat Islam Indonesia (Harsono T.)
Independen (Hamengkubuwana IX, Dr. Assaat, A. Halim, Ir. H. Djuanda K., B. Djohan)
Sejarah Kabinet
Sebelumnya: Kabinet RIS
Kabinet Halim
Pengganti: Kabinet Sukiman-Suwirjo
Mob. Natsir ialah orang dari partai Masyumi. Menteri-menterinya sebagian besar juga terdiri dari orang-orang Masyumi ditambah beberapa orang dari partai-partai kecil dan orang-orang tidak berpartai.
Program kerjanya cukup baik, antara lain sebagai berikut:
- Meningkatkan keamanan.
- Menyempurnakan susunan pemerintahan.
- Meningkatkan ekonomi rakyat.
- Memperjuangkan masuknya Irian Barat ke dalam wilayah RI.
Di antara menteri-menteri Kabinet Natsir, terdapat beberapa tokoh terkenal dan mempunyai keahlian, antara lain Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Mr. Asaat, dan Ir. Juhanda. Dengan demikian, kabinet ini mempunyai kemampuan kerja yang cukup. Kabinet ini belum dapat melaksanakan programnya. Sebab belum mempunyai waktu yang cukup untuk bekerja, kabinet ini sudah bubar. Adapun sebabnya sebagai berikut.
Dalam rangka menyempurnakan susunan pemerintahan, Kabinet Natsir mengeluarkan peraturan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh partai-partai oposisi, peraturan tersebut dianggap menguntungkan Masyumi. Maka Kabinet Natsir tidak mendapat kepercayaan DPR, dan bubar pada tanggal 21 Maret 1951. Usianya baru sekitar 6,5 bulan.
Pada tanggal 26 April 1951 terbentuklah kabinet baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri dr. Sukiman (Masyumi). Sebagai wakil perdana menteri ialah Suwiryo (PNI). Program kerjanya hampir sama dengan program kerja Kabinet Natsir. Kabinet ini pun tidak berumur panjang, sebab mendapat tantangan dari kalangan Masyumi dan PNI sendiri. Politik luar negeri Kabinet Sukiman-Suwiryo dianggap condong ke Barat (pro Amerika Serikat). Hal itu dianggap menyalahi politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Sukiman Suwiryo bubar pada bulan Februari 1952, karena tidak mendapat kepercayaan DPR. Berapa bulan usia kabinet ini?
Pada tanggal 30 Maret 1952 terbentuklah kabinet yang dipimpin oleh Mr. Wilopo (PNI). Karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan persoalan tanah perusahaan asing di Sumatra Utara tidak dibenarkan oleh DPR, maka Kabinet Wilopo bubar pada tanggal 2 Juni 1953. Berapa bulan usianya?
Program kerja kabinet ini cukup banyak, antara lain sebagai berikut:
- Mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- Mengusahakan pengembalian Irian Barat kapada Indonesia.
- Meningkatkan keamanan, ekonomi, dan pendidikan. Tentu saja dalam waktu yang sesingkat itu, program kerja tersebut tidak mungkin dilaksanakan.
Kemudian Perdana Menteri Mr. Ali Sastromijoyo (PNI) memimpin kabinet sejak tanggal 31 Juli 1953. Program kerja kabinet ini cukup berat, antara lain sebagai berikut:
- Di bidang keamanan, harus menghadapi pemberontakan DI/TII di beberapa daerah.
- Melaksanakan Pemilihan Umum.
- Melanjutkan usaha pengembalian Irian Barat kepada Indonesia.
- Menyelenggarakan Konferensi Asia -Afrika.
Kabinet Ali agak berumur panjang, ialah 2 tahun. Tetapi waktu 2 tahun itu, tentu tidak cukup untuk melaksanakan semua program kerjanya. Program kerja yang dapat dilaksanakan hanyalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Hal itu merupakan prestasi yang menyebabkan Kabinet Ali terkenal. Meskipun demikian, kabinet ini bubar pada. bulan Juli 1955. Sebab timbul perselisihan pendapat antara TNI-AD dengan pemerintah dalam persoalan pengangkatan kepala staf AD.
Kesimpulan
Dari contoh-contoh tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem Demokrasi Liberal dan Kabinet Parlementer berakibat pemerintahan tidak stabil atau sering terjadi pergantian pemerintahan.
2. Pemerintah tidak sempat melaksanakan program kerjanya, sebab setiap kabinet hanya mempunyai masa kerja pendek.
3. Pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan. Sebab para pemimpin partai politik hanya memikirkan kepentingan partainya. Maka sering terjadi pertentangan antar partai politik. Kecuali itu, partai-partai oposisi selalu meneropong kelemahan pemerintah. Bila terjadi pembubaran kabinet, tokoh-tokoh partai berebutan kursi (jabatan menteri) dalam kabinet yang akan dibentuk. Kegiatan memperebutkan kursi dalam kabinet ini terkenal dengan nama sindiran ”politik dagang sapi”. Baca juga: Kembali Menjadi Negara Kesatuan Masa Demokrasi Liberal
